Terungkap! Prabowo Bentuk Bursa Komoditas, RI Bidik Penentu Harga Global

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas global, terutama untuk mineral dan komoditas utama ekspor nasional.

Prabowo menyampaikan rencana tersebut saat membacakan RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Pemerintah menargetkan ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera dibahas bersama DPR dan diterbitkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Menurut Prabowo, pembentukan bursa tersebut diperlukan karena selama puluhan tahun Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar dunia untuk berbagai komoditas penting. Komoditas tersebut meliputi kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, karet, emas, dan sejumlah komoditas strategis lainnya.

Namun, harga komoditas yang berasal dari Indonesia selama ini masih banyak ditentukan di luar negeri. Prabowo menilai kondisi tersebut tidak adil karena Indonesia menanggung biaya produksi, tetapi pusat keuangan di luar negeri justru menikmati sebagian besar nilai transaksi dan keuntungan dari komoditas tersebut.

Presiden menegaskan Indonesia tidak boleh terus berada dalam posisi hanya sebagai penghasil komoditas. Menurutnya, Indonesia harus memiliki instrumen perdagangan sendiri agar dapat ikut menentukan harga dan memperkuat posisi tawar di pasar global.

Melalui bursa tersebut, pemerintah juga akan membangun Indonesia Reference Price atau harga referensi Indonesia. Harga referensi ini akan diarahkan untuk komoditas-komoditas utama ekspor nasional, sehingga Indonesia memiliki acuan harga yang lebih mencerminkan kekuatan pasokan dan kepentingan domestik.

Prabowo menyebut pemerintah ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia. Dalam sistem tersebut, produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor dapat bertemu dalam satu mekanisme perdagangan yang diawasi, dengan data transaksi yang lebih jelas dan ruang manipulasi yang semakin sempit.

Pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis juga disebut sebagai kelanjutan dari pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia dan kebijakan ekspor satu pintu. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola perdagangan komoditas agar nilai tambah tidak hanya berhenti pada produksi, tetapi juga masuk ke sisi penentuan harga dan transaksi.

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, tetapi juga harus mampu menjadi penentu harga. Ia bahkan menyatakan bahwa apabila negara lain tidak bersedia membeli komoditas Indonesia dengan harga yang sesuai, maka lebih baik komoditas strategis seperti nikel, emas, dan timah tetap disimpan untuk kepentingan generasi mendatang.

Analisa Newsmaker melihat rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sebagai langkah besar untuk menaikkan posisi tawar Indonesia di pasar global. Jika dijalankan dengan transparansi, volume transaksi yang kuat, pengawasan ketat, dan dukungan pelaku industri, bursa ini dapat menjadi fondasi baru bagi Indonesia untuk tidak hanya menjual komoditas, tetapi juga membangun harga referensi sendiri. Namun, tantangannya tetap besar, mulai dari likuiditas pasar, kepercayaan investor global, kesiapan regulasi, hingga konsistensi pemerintah dalam menjaga tata kelola agar bursa ini benar-benar kredibel.