Bank Dunia Proyeksi Ekonomi RI Melambat Pada 2026

Newsmaker.id - Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,0% pada 2026. Perlambatan ini dipengaruhi tekanan eksternal yang membebani investasi dan ekspor, terutama akibat ketidakpastian global, harga energi yang tinggi, serta kondisi keuangan internasional yang masih ketat.

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia menyebut ekonomi Indonesia masih memiliki penopang dari dalam negeri. Kinerja kuartal I-2026 yang lebih baik dari perkiraan serta percepatan belanja pemerintah pada awal tahun menjadi faktor yang membantu menjaga pertumbuhan. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap tumbuh sekitar 5%, sementara konsumsi pemerintah diproyeksikan meningkat lebih kuat hingga 8,7%.

Meski begitu, Bank Dunia mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap belanja pemerintah sebagai penyangga pertumbuhan jangka pendek memiliki risiko. Ruang fiskal Indonesia dinilai terbatas, sementara biaya subsidi berpotensi meningkat, terutama jika harga energi global tetap tinggi. Lembaga tersebut memperkirakan konflik di Timur Tengah masih berlangsung sepanjang 2026 meski tetap terkendali, sehingga harga minyak Brent diproyeksikan bertahan di sekitar US$94 per barel.

Tekanan eksternal juga datang dari kondisi keuangan global yang ketat. Imbal hasil obligasi yang tinggi dan potensi kenaikan premi risiko dapat menekan arus modal, investasi asing, serta biaya pinjaman pemerintah dan dunia usaha. Selain itu, permintaan global yang melemah pada 2026 berisiko menahan kinerja ekspor Indonesia sebelum berangsur membaik pada 2027 hingga 2028.

Untuk jangka menengah, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia dapat kembali menguat ke level 5,2% pada 2027–2028. Namun, pemulihan tersebut sangat bergantung pada keberhasilan reformasi struktural, perbaikan iklim investasi, percepatan investasi melalui Danantara, pertumbuhan kredit swasta, serta agenda deregulasi dan penghilangan hambatan usaha. Tanpa peningkatan produktivitas, stimulus dari belanja pemerintah dinilai hanya memberi dorongan sementara dan belum cukup untuk memperkuat kapasitas pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.